Wednesday, September 16 2015

Rekomendasi Fatwa Jenazah Koruptor Tidak Disalatkan Oleh Pemuda Muhammadiyah

Dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, rekomendasi resmi dikeluarkan oleh Pemuda Muhammadiyah dengan mengeluarkan fatwa jenazah tersangka kasus korupsi tidak perlu disalatkan dan amalan ibadah mereka semasa hidup dianggap tidak sah. Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Ketua Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah menyampaikan hal ini dalam pidatonya selasa malam di Sidang Pleno III DInamika Wilayah dan Ortonom di Kampus Univ. Muhammadiyah Makassar. Kedua rekomendasi tersebut menurut Dahnil harus disebar luaskan kepada publik. Hal tersebut dianggap sebagai perlambangan bentuk tindakan afirmasi dari Muhammadiyah, dan juga membuktikan bahwa Muhammadiyah harus tegas dalam menanggapi permasalahan akan tindak kejahatan korupsi yang kenyataannya adalah masalah utama di negeri. Dikatakan pelaku korupsi jelas telah membunuh umat secara perlahan, dan ini menjadi perbuatan yang lebih keji dibandingkan kejahatan Genosida.

Dahnil juga menuturkan bahwa obligasi moral harus bisa dimiliki oleh Muhammadiyah, dan juga wewenang akan moral yang harus disampaikan luas kepada seluruh umatnya. Pihak Muhammadiyah sangat diharuskan untuk menyampaikan bahwa tindak kejahatan korupsi bukan hanya seputar masalah dalam bidang politik belaka, namun juga menjadi masalah bagi publik karena pada intinya hak milik publik telah dirampas oleh para penjahat korupsi tersebut.

Ditambahkan juga oleh Dahnil tentang pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Ahmad Dahlan yang dulu pernah membangun sekolah dan berbagai jenis lainnya demi kepentingan orang banyak dan untuk melawan kebodohan dan kemiskinan yang disebabkan oleh penjajahan Kolonial. Pembaruan pada masa sekarang juga harus dilakukan oleh Muhammadiyah, tegas Dahnal, melalui fiqih anti korupsi dan melakukan kegiatan advokasi bahwa koruptor tidak boleh ditoleransi lagi. Pesan ini sangat penting bagi Muhammadiyah sebagai ormas yang dianggap besar oleh bangsa dan negara ini. Disaat pemerintah seperti telah mengesampingkan beberapa kepentingan bangsa dan negara, Muhammadiyah diharuskan mampu memberikan uluran tangannya untuk membantu bangsa dan negara. Untuk masalah tindak kejahatan korupsi tentunya, Muhammadiyah harus sangat tegas. Apalagi sekarang mendekati pilkada pasti para pelaku tindak kejahatan korupsi akan beraksi kembali.

Wednesday, September 9 2015

Paket Jakarta Vs Paket Yogyakarta Dalam Pemilihan PP Muhammadiyah

Menjelang hari pemilihan 13 Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah persaingan mulai terasa. Para tim sukses mulai melempar paket-paket calon PP ke dalam tiap ruang komunikasi muktamirin. Hingga kini ada dua paket terkuat yaitu paket dari Jakarta dan Yogyakarta. Seolah kedua paket tersebut menggambarkan dua wilayah membagi faksi kepengurusan Muhammadiyah. Seperti yang telah diketahui kantor PP berkedudukan di Jakarta dan Yogyakarta. Din Syamsuddin putra Sumbawa yang telah memimpin selama 2 periode ini tidak memiliki kediaman di Yogyakarta, kemudian seperti memindahkan kantor pusat dari Yogyakarta ke Jakarta. Jadi kedua paket tersebut seperti menggambarkan bahwa kubu Jakarta ingin pusat kendali tetap berada di Jakarta, sedangkan kubu Yogyakarta menjadi yang ingin mengembalikan pusat kendali ke Yogyakarta. Awalnya terdapat 5 nama yang disebut akan menjadi PP Muhammadiyah, yaitu Abdul Mu’ti, Anwar Abbas, Dadang Kahmad, Yunahar Ilyas, dan Suyatno. Selain nama tersebut, ada juga paket gabungan Jakarta dengan Jawa Timur. Diantaranya Syafiq A Mughni, Muhadjir Effendy, Bambang Setiaji, Alwi Uddin, Abdul Mu’ti, Anwar Abbas, dan Busyro Muqoddas. Sebenarnya tidak ada paket khusus dalam kubu Yogyakarta. Akan tetapi terdapat kabar akan upaya memenangkan Haedar Nashir. Ada pula paket lengkap 13 nama yang melalui jejaring sosial dan ruang komunikasi online muktamirin mulai dikampanyekan. Kampanye paket-paket tersebut dilakukan secara tertib dan elegan. Ada kampanye melalui forum diskusi informal, namun ada juga yang melalui grup BBM dan Whatsapp. Namun, ada juga yang melakukan kampanye diam-diam dengan mendatangi tiap kader walau para kader tersebut sudah mendapatkan pesan kampanye melalui jejaring sosial. Adanya paket ini diakui Dahlan Rais selaku Ketua Panitia Pemilihan. Bahkan, Dahlan juga menjadi salah satu calon dan namanya masuk dalam paket. Malah Dahlan juga mendapat SMS kampanye. Namun dahlan mengatakan bahwa hal tersebut wajar karena masing-masing sudah memiliki cara dan upaya untuk memenangkan jagoannya. Terakhir, paket-paket tersebut disinyalir akan terus dikampanyekan hingga hari pemilihan. Akankah Jakarta atau Yogyakarta yang menang?

Thursday, September 3 2015

Muktamar Harus Fokus Pada Kepentingan Bangsa

Sangat diharapkan bagi para peserta Muktamar Muhammadiyah agar tidak hanya terfokus dengan pergantian generasi dan juga pemilihan pimpinan syarikat. Diluar sana masih banyak permasalahan dan persoalan bangsa dan negara yang masih membutuhkan uluran tangan Muhammadiyah di saat banyak elit politik mengesampingkan masalah-masalah tersebut, dan dalam muktamar ini Muhammadiyah seharusnya bisa mengadvokasi publik demi kepentingan bersama. Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay menambahkan, setelah pemilihan pimpinan, muktamar Muhammadiyah selanjutnya melaksanakan sidang komisi membicarakan program untuk jangka waktu 5 tahun nanti. Sidang tersebut dirasa tepat untuk membicarakan seputar permasalahan bangsa. Pemerintah tidak bisa sendiri menyelesaikannya. Maka dari itu, diperlukan tenaga-tenaga ormas besar seperti Muhammadiyah. Dan lagi Muhammadiyah bisa dibilang telah memberikan konstribusi lebih pada negara. Banyak wilayah permasalahan yang harus bisa tersentuh oleh dakwah dari Muhammadiyah, diantaranya adalah masalah dalam mengurangi tingginya jumlah pengangguran dan peningkatan lapangan kerja, peningkatan kualitas hidup para petani dan nelayan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlindungan tenaga kerja TKI dan TKW, pelestarian lingkungan, dan banyak permasalahan lain yang belum disebutkan. Permasalahan tersebut digadang-gadang menjadi permasalahan banyak orang. Sebagai contoh pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus yang mengindikasikan betapa lemahnya kita dalam bidang tersebut. Program pemberdayaan dan perlindungan harus memiliki cakupan yang luas dan merata hingga nantinya masa depan akan cerah. Mungkin sebagai contoh kecil, tayangan televisi yang kebanyakan mengandung unsur-unsur yang tidak cocok bagi anak-anak yang seharusnya bisa mendapat pembelajaran malah dilupakan. TKI maupun TKW yang katanya pahlawan devisa juga sering mendapat masalah saat bekerja di luar negeri. Seperti masalah hokum atau kurangnya kelengkapan dokumen, bahkan sampai pernikahan mereka tidak tercatat. Tetapi, banyak pihak seakan tidak peduli akan hak mereka sebagai warga sipil. Saleh mengatakan dalam sidang komisi nanti, Muhammadiyah bisa saja memberi rekomendasi yang harus diperhatikan pemerintah untuk membuka atase agama di beberapa negara dengan jumlah TKI terbanyak.

Monday, August 31 2015

Saksi Pembunuhan Angeline Akan Dikonfrontir Oleh Pihak Kepolisian

Para saksi atas kasus pembunuhan yang menimpa seorang anak bernama Angeline yaitu Dewa Ketut Raka dengan Susiani dan Rahmat Handono, rencananya mereka akan dikonfrontasi oleh pihak Polda Bali dan juga Polresta Kota Denpasar yang tergabung dalam tim gabungan sebagai penyidik gabungan dalam kasus pembunuhan dan juga penelantaran anak perempuan tersebut. Dinyatakan pula oleh seorang juru bicara dan pendamping hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Denpasar bernama lengkap Siti Sapurah yaitu dalam rencananya nanti dengan mengkonfrontir para saksi kasus tersebut satu sama lain dan juga didampingi oleh para anggota penyidik dari gabungan Polda Bali dan Polresta Kota Denpasar. Pada saat ini kasus pembunuhan seorang anak bernama Engeline Margriet Megawe atau yang lebih akrab dipanggil Angeline tersebut telah ditangani oleh pihak kepolisian dari Polda Bali. Dikatakan juga saat berada di Mapolda Bali bahwa kasus pembunuhan dan juga penelantaran ini telah digabung karena pengadilan meminta untuk seperti demikian. maka dari itu para saksi tersebut akan dikonfrontir oleh dua penyidik yang sudah dikerahkan. Di dalam agenda, para saksi akan dikonfrontir dan akan dimulai pada jam 9 pagi waktu Indonesia tengah. Akan tetapi, Dewa Ketut Raka yang ditetapkan juga sebagai saksi, hingga saat yang ditentukan belum juga hadir di Mapolda Bali. Hal tersebut diungkapkan juga oleh Siti Sapurah akan rencana jam 9 pagi tersebut namun tertunda lantaran saksi Dewa Ketut Raka belum hadir. Pada jadwal sebelumnya yang harusnya ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015, para saksi juga akan dikonfrontir. Namun jadwal tersebut harus dibatalkan karena Dewa Ketut Raka sedang sakit. Dinyatakan kembali oleh perempuan yang biasa akrab dipanggil dengan nama Ipung ini bahwa nantinya keterangan yang diberikan oleh para saksi akan dicocokkan satu sama lain oleh para anggota penyidik gabungan Polda Bali dan Polresta Kota Denpasar, dimana para saksi tersebut telah melihat kuburan korban diinjak-injak dan diendus oleh tersangka Margriet.

Sunday, August 30 2015

Diterimanya Praperadilan Dahlan Bukanlah Akhir Dari Segalanya

Ini bukanlah akhir dari segalanya saat gugatan praperadilan yang diajukan oleh Dahlan Iskan sebagai seorang yang disinyalir menjadi tersangka kasus korupsi dalam proyek pembangunan gardu induk di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tersebut diterima dan begitulah anggapan dari Kejaksaan Agung. Bahkan Tonny T Spontana sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum menambahkan kembali bahwa itu baru proses awal penanganan perkara dan akan dikaji lagi. Tonny T Spontana juga melanjutkan lebih jauh lagi bahwa dengan diterimanya gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh Dahlan Iskan tersebut juga hanya akan dianggap sebagai suatu perbedaan pandangan antara penilaian yang dilontarkan oleh hakim dan para penyidik tentang perihal penerbitan surat perintah penyidikan (Sprindik), dan ditetapkannya Dahlan Iskan sebagai seorang tersangka kasus korupsi proyek pembangungan gardu listrik. Seperti yang juga telah diketahui dari pernyataan yang diberikan oleh Hakim Lendriyati Janis sebagai seorang hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa penetapan yang menjadikan Dahlan Iskan sebagai seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan gardu induk di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara oleh Kejaksaan Tinggi DKI dianggap oleh dirinya sebagai keputusan yang tidak sah. Kemudian mengenai Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-7522/O.1/Fd.1/06/215 yang telah dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI pada tanggal 5 Juni 2015 tersebut yang di dalamnya juga menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus korupsi juga dianggap sebagai hal yang tidak sah oleh hakim, dan juga disinyalir tidak sesuai dengan hukum sehingga kekuatan yang mengikat untuk menjadikan Dahlan sebagai seorang tersangka itu dianggap tidak begitu kuat. Bukti-bukti dan para saksi yang dihadirkan di dalam sidang praperadilan tersebut menjadi dasar atas keputusan yang diberikan oleh hakim. Dan juga sehari sebelumnya Dahlan Iskan dijadikan sebagai seorang saksi untuk beberapa tersangka kasus dugaan korupsi pada proyek pembangungan gardu induk pada tanggal 4 Juni 2015 kemudian besoknya dia malah ditetapkan sebagai tersangka, maka hal ini juga menjadi suatu pertimbangan oleh hakim.

Sunday, August 16 2015

Kemenangan Dahlan Iskan Gambaran Ketidak Hati-Hatian Kejati DKI

JAKARTA – Ditegaskan oleh Abdul Fickar Hadjar seorang pakar hukum pidana bahwa sebenarnya kemenangan yang diraih oleh Dahlan Iskan saat sidang praperadilan memberikan suatu indikasi bahwa proses penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta terkesan tidak hati-hati. Abdul Fickar Hadjar juga mengatakan, kemenangan Dahlan Iskan di sidang praperadilan tersebut merupakan sebuah konsekuensi dari penetapan tersangka yang tidak hati-hati dan tidak komprehensif. Pakar hukum dari Universitas Trisaksi tersebut juga mengatakan kembali bahwa seharusnya Kejati mempertimbangkan kembali apakah pengambil kebijakan tersebut juga ikut dalam merasakan hasil korupsi yang dilakukan oleh pihak aparat penyelenggara atau tidak sama sekali. Kemenangan yang didapat Dahlan Iskan bahkan tidak diikuti dengan alat bukti yang diduga sebagai dasar kuat atas penetapannya menjadi tersangka korupsi pada proyek pembangunan 21 gardu listrik Lebih jauh lagi ditambahkan oleh Abdul Fickar Hadjar bahwa kekalahan kejaksaan memberi arti kekalahan pada ada tidaknya alat bukti sebagai dasar kuat penetapan Dahlan Iskan (DI), maka dari itu kasus tersebut bisa dianggap sebagai pembelajaran kedepan bagi kejaksaan supaya lebih berhati-hati dalam penetapan tersangka dan juga dalam perkataan Presiden Jokowi di hari ulang tahunnya bersinyalir apalagi jika harus mengesampingkan kebiasaan menjadikan ATM terhadap tersangka. Seperti apa yang telah diketahui sebelumnya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah meluluskan seorang Dahlan Iskan dalam pengajuan dirinya melakukan upaya gugatan praperadilan sehubungan dengan kasus korupsi yang melibatkan dirinya dalam melaksanakan proyek pembangungan Gardu Induk (GI) di beberapa wilayah di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada tahun 2011 hingga 2013. Dinilai oleh seorang Hakim bernama Lendriaty Janis jika Dahlan Iskan yang banyak dikenal kini sebagai mantan menteri di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditetapkan bahwa dirinya sebagai tersangka maka hal tersebut tidak sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dikatakan juga bahwa unsur saksi dan bukti disinyalir tidak cukup kuat untuk memenuhi penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi tersebut.

Saturday, August 8 2015

Pemerintah Terapkan Motor Bisa Masuk Tol Gratis di Jakarta

Kebijakan baru telah dibuat oleh Pemerintah Kota Jakarta dimana sekarang baik motor maupun mobil diperbolehkan masuk ke jalan ruas tol JORR alias Jakarta Outer Ring Road tanpa dikenakan biaya apapun alias non transaksi. Tol Jakarta Outer Road ini letaknya berada di bagian depan kawasan Mall Cilandak Town Square. Ketika dimintai keterangan soal hal ini, Priyanto sebagai kepala Dinas Perhubungan wilayah Jakarta Selatan angkat bicara. Bahwa sebenarnya pemberlakukan kebijakan nontransaksi alias bisa masuk tol gratis di wilayah ruas jalan Tol JORR merupakan sebuah rekayasa yang dirancang dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan di sejumlah ruas jalan. Pasalnya belakangan ini kemacetan panjang kerap kali terjadi di wilayah Jalan TB Simatupang. Awalnya kemacetan di ruas jalan ini disebabkan karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan. Yaitu ukuran badan jalan yang terbilang cukup sempit, sedangkan banyaknya jumlah volume kendaraan yang berlalu lalang sangatlah padat. Maka dari itu sekarang ruas jalan TB Simatupang tersebut sedang dilakukan pelebaran jalan guna mengatasi masalah kemacetan yang kerap terjadi. Pelebaran jalan ini dilakukan selebar 1,5 meter dari arah timur ke barat dengan panjang 600 meter. Karena sedang dilakukannya pelebaran jalan TB Simatupanglah kemudian pemerintah kota Jakarta membuat sebuah kebijakan yaitu untuk memberlakukan tol non tarif kepada mobil maupun motor yang melintas di ruas jalan tol JORR. Tentunya hal ini bukan tanpa syarat. Sebab pemberlakuan Tol gratis ini hanya berlaku pada ruas jalan yang sudah disediakan khusus oleh pemerintah. Tentunya agar tidak mengganggu para pengguna jalan Tol yang masih dikenakan tarif Tol seperti biasa. Pembatasan jalur ini dilakukan menggunakan plastic barrier dan juga diberi kanal. Tentu saja jalur ini memiliki pintu masuk dan pintu keluar tersendiri yang juga dibedakan dengan pengguna jalan Tol dengan tarif normal. Sedangkan bagi pengguna jalan yang ingin menggunakan lajur kanan, tentu saja harus masuk melalui gerbang tol berbayar Selian itu, pemberlakukan tol gratis ini juga hanya berlaku pada jam 06.00 sampai jam 09.00 saja setiap harinya.

Friday, August 7 2015

Jaksa Agung Akui Ingin Cari Fakta Ketika Panggil Wagub Sumut di Kasus Bansos

Wakil Gubernur Sumatera Utara mendapat panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan oleh Jaksa Agung. Dalam hal ini, Teungku Erry Nuradi sekalu wakil Gubernur Sumatera Utara dipanggil untukmenjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi penyelewengan bantuan sosial di Sumatera Utara. Ketika ditanyai soal penjadwalan pemeriksaan Wakil Gubernur Sumatera Utara ini Prasetyo memberikan keterangan pada Selasa (04/08/15). Menurutnya, pemanggilan Erry selaku Wagub Sumut ini disebabkan karena pihak Kejaksaan Agung menilai bahwa Erry mengetahui keterangan yang dibutuhkan perihal kasus penyelewengan dana bantuan sosial di Sumatera Utara. Selain itu juga Jaksa Agung mengaku ingin memperoleh fakta-fakta yang dibutuhkan dalam kasus ini, dan pemanggilan Wagub Sumut sebagai saksi merupakan salah satu bagian dari proses hukum yang berlaku. Melihat dari pengalaman-pengalaman kasus dugaan korupsi dan penyelewengan dana yang kemudian gugur di meja peradilan, Kejaksaan Agung menginginkan hal itu tidak lagi terjadi dalam kasus bantuan sosial di Sumatera Utara ini. sehingga untuk mencegah hal tersebut kembali terjadi, Jaksa Agung telah menyusun strategi untuk menyelidiki dan menyidik kasus bantuan sosial ini dengan lebih cermat dan teliti lagi. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Prasetyo dengan pernyataannya yang menyatakan bahwa ia berharap kasus peradilan DI alias Dahlan Iskan tidak lagi terulang. Sehingga Jaksa Agung akan memastikan bahwa semua proses hukum yang berjalan dilakukan secara benar. Untuk itu pula Prasetyo telah menyerukan terhadap seluruh jajarannya untuk tidak mudah menyerah, tidak mudah surut dan tidak patah semangat dalam menyidik kasus ini secara tuntas. Dengan demikian seluruh jajarannya bisa bekerja secara optimal. Wakil Gubernur Sumatera Utara sendiri akan diperiksa pada hari Rabu (5/8/15) sesuai yang dijadwalkan oleh kejaksaan agung. Kasus yang diselidiki dalam pemeriksaan tersebut nantinya akan tetap memfokuskan pada pejabat yang menjabat pada tahun 2011 sampai 2013 terkait alokasi dana yang dilakukan pada tahun tersebut. Terutama untuk penggunaan dana bansos pada rentang tahun tersebut. Dengan demikian maka bisa diketahui berapa kerugian negara yang diderita akibat kasus tersebut.

Tuesday, August 4 2015

Ahok Tetap Hapus Bus Sekolah Setelah Bus Terintegrasi

Baru-baru ini Andi Yansyah selaku Kadishubtrans DKI Jakarta memberikan keterangan bahwa Bus Sekolah tidak jadi diberhentikan beroperasi. Sehingga untuk saat ini bus sekolah kembali beroperasi seperti biasa di wilayah DKI Jakarta. Namun pernyataan ini bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta yang menjabat saat ini. Ahok berpendapat bahwa nantinya bus sekolah akan tetap dihapuskan. Hanya saja pihaknya lebih menunggu terlebih dahulu sampai jumlah bus yang beroperasi sekarang ini sudah mencukupi. Ahok mengkonfirmasi pernyataannya pada harI Rabu (5/08/15) di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. Ia menegaskan sekali lagi bahwa pemberhentian pengoperasian bus sekolah bukan berarti dibatalkan. Hanya saja dilakukan penundaan. Yaitu sampai seluruh bis baik kopami, kopaja, bisa terintegrasi dan juga sudah diberlakukan tarif yang tidak berbayar. Jika keadaan dimana semua bis sudah bisa terintegerasi secara keseluruhan, maka menurutnya buat apa lagi ada bus sekolah yang beroperasi. Gubernur DKI Jakarta ini juga menambahkan bahwa tujuan sebenarnya diberlakukan adanya bus sekolah adalah untuk memudahkan siswa agar tidak membayar keitka menggunakan fasilitas umum tersebut. Lantas jika nantinya Trans Jakarta juga sudah diberlakukan dengan sistem tarif yang sama, maka bus sekolah tidaklah perlu lagi. Pelajar bisa naik Trans Jakarta dan tidak perlu gengsi. Selain jumlah bus yang beroperasi di Jakarta dinggap kurang, rute operasinya juga belum mencakup semua wilayah, terutama sekolah-sekolah. Maka dari itu Ahok menilai nantinya akan kasihan siswa siswi yang sekolahnya tidak terlewati oleh rute bus sehingga pemberhentian bus sekolah ditunda sementara waktu. Pihaknya akan memperbaiki dulu fasilitas umum tersebut dengan menambah jumlah bus dan membuatnya terintegrasi semua, serta memperbanyak rute operasinya. Ia berharap seluruh wilayah Jakarta baik di sudut perumahan sekalipun akan dilewati oleh rute bus. Sehingga seluruh warga tidak lagi kesulitan masalah transportasi. Tujuan utamanya tentunya membuat masyarakat nyaman, dan tidak perlu berdesa-desakan selama di dalam bus. Untuk anak sekolah juga mudah karena tidak perlu berjalan terlalu jauh untuk menuju ke sekolahnya. sekedar informasi untuk anda, jika anda sedang mencari foto prewedding, silahkan klik link berikut ini, preweddingfoto.com

Sunday, August 2 2015

CB150R dan Sonic 150 Resmi Diluncurkan Honda Indonesia

Kabar gembira dibawa oleh PT. Astra Honda Motor Indonesia hari ini. pasalnya mulai hari ini CB150R dan Sonic 150 resmi diluncurkan oleh perusahaan motor besar tersebut. CB150R merupakan motor sport Honda yang merupakan generasi kedua. Sedangkan untuk Sonic 150 merupakan motor sport bebek dengan versi terbaru. Tentunya kedua motor keluaran baru Honda ini memiliki sejumlah perubahan yang berbeda dari versi sebelumnya. Meskipun demikian, pihak Honda mengaku bahwa untuk masalah harga kedua motor keluaran baru ini siap bersaing di pasaran. Seperti yang diungkapkan oleh pihak AHM pada hari Rabu (5/0815) ketika kedua motor baru keluaran Honda tersebut diluncurkan. Untuk persoalan harga dirinya belum bisa menyebutkan, namun masyarakat tidak perlu khawatir karena kedua motor ini disiapkan dengan harga yang mampu bersaing dengan produk kompetitor lainnya. Selain itu selisih Harga produk motor ini juga tidak jauh terpautnya dengan produk motor Honda versi sebelum-sebelumnya. Untuk motor Honda CB150R sendiri diakui memiliki banyak perbedaan dari versi terdahulu, yang bisa dilihat langsung melalui performa, maupun tampilan luarnya yang memang terlihat jauh berbeda. Mulai dari ukuran ban yang jauh lebih besar, dan juga dari segi ukuran tapaknya yang agak lebih lebar. Selain itu bagi yang hobi melakukan modifisikasi motor, Honda keluaran terbaru CB150R ini memberikan kesempatan kemudahan modifikasi pada bagian knalpot yang mudah untuk diganti dan dipasang. Penyempurnaan lain juga terdapat pada bagian mesin dimana mesin motor tersebut dirancang dengan tenaga besar yang bisa dicapai secara maksimum oleh mesin. Untuk kisaran harga saat ini diperkirakan bisa mencapai 24 sampai 25 juta. Inovasi berbeda juga dibawakan oleh motor Honda Sonic 150. Dimana motor keluaran teranyar ini akan membawakan mesin dengan teknologi injeksi yang paling baru serta memiliki kekuatan mesin 150cc. Selain itu tampilan baru juga bisa dilihat dari tampilan speedometer yang disematkan pada motor keluaran baru tersebut yang dibuat full digital. Disebut-sebut motor baru keluaran Honda ini akan menjadi pesaing baru bagi motor Satria FU keluaran dari Suzuki.